a. Pembangunan Konvensional dan Pembangunan Berkelanjutan
Pemanfaatan lingkungan bagi pembangunan yang dilaksanakan dengan pola konvensional sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga perlu diganti dengan pola berkelanjutan. Apabila pemanfaatan lingkungan pembangunan masih menggunakan pola konvensional maka dampak negatif dari lingkungan hidup, kehidupan sosial, dan ketimpangan ekonomi akan semakin besar.
Ahli lingkungan Emil Salim berpendapat, pembangunan konvensional, yang tidak memerhatikan aspek lingkungan, di satu pihak berhasil menaikkan produksi barang dan jasa secara melimpah, namun di pihak lain menimbulkan ketimpangan ekonomi penduduk. Pembangunan sosial terutama yang menyangkut kepentingan kelompok miskin juga terpinggirkan. Dampak pembangunan konvensional terhadap lingkungan hidup begitu hebat sehingga pengaruhnya tidak hanya di wilayah lokal dan nasional, tetapi juga mencakup wilayah global yang mengancam kehidupan manusia.
Baca juga aspek lingkungan menentukan pembangunan berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan perbedaan sifat sumber daya alam. Sumber daya alam yang bersifat tidak terbarui seperti bahan tambang, memiliki manfaat yang dibatasi waktu, dan jumlahnya akan menipis dalam proses penambangan. Sebagai contoh, timah di Pulau Bangka diperkirakan habis tambang dalam 25 tahun lagi. Agar pembangunan di Bangka tetap berlanjut maka perlu memperhitungkan penipisan cadangan timah. Laju penipisan timah harus diimbangi dengan biaya sewa penipisan (depletion rent) sebagai modal pengganti tambang timah yang telah habis. Modal ini diinvestasikan untuk kegiatan yang mengandalkan sumber daya alam yang diperbarui seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan cara ini maka ketika penambangan berakhir, perekonomian di daerah bekas tambang tetap dapat berjalan dan berkembang.
Berbeda dengan pola pembangunan berkelanjutan, pola pembangunan konvensional memperlakukan sama terhadap sumber daya yang terbarui dan tidak terbarui, sehingga penipisan sumber daya tambang tidak diperhitungkan. Akibatnya, setelah penambangan berakhir, terbentuk ”kota hantu (ghost town)”. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat perlu usaha penyebaran informasi mengenai pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan global.
Pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan perbedaan sifat sumber daya alam. Sumber daya alam yang bersifat tidak terbarui seperti bahan tambang, memiliki manfaat yang dibatasi waktu, dan jumlahnya akan menipis dalam proses penambangan. Sebagai contoh, timah di Pulau Bangka diperkirakan habis tambang dalam 25 tahun lagi. Agar pembangunan di Bangka tetap berlanjut maka perlu memperhitungkan penipisan cadangan timah. Laju penipisan timah harus diimbangi dengan biaya sewa penipisan (depletion rent) sebagai modal pengganti tambang timah yang telah habis. Modal ini diinvestasikan untuk kegiatan yang mengandalkan sumber daya alam yang diperbarui seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan cara ini maka ketika penambangan berakhir, perekonomian di daerah bekas tambang tetap dapat berjalan dan berkembang.
Berbeda dengan pola pembangunan berkelanjutan, pola pembangunan konvensional memperlakukan sama terhadap sumber daya yang terbarui dan tidak terbarui, sehingga penipisan sumber daya tambang tidak diperhitungkan. Akibatnya, setelah penambangan berakhir, terbentuk ”kota hantu (ghost town)”. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat perlu usaha penyebaran informasi mengenai pembangunan berkelanjutan dan isu lingkungan global.